PEKANBARU - Tim Advokasi Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho melalui Law Firm Boxer Group merespons keras beredarnya sejumlah video, reel dan narasi di media sosial yang dinilai mencatut nama kliennya dan berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru.
Dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu (1/8/2026), tim hukum menyebut konten yang beredar telah memuat narasi yang dianggap tidak sesuai dengan fakta.
Mereka menilai penyebaran materi tersebut berpotensi menyeret nama Agung Nugroho ke dalam persoalan yang menurut mereka tidak memiliki kaitan hukum dengan sang Walikota.
Law Firm Boxer Group menjelaskan, substansi persoalan yang ramai dibicarakan berkaitan dengan sengketa administrasi kependudukan dan aset yang bersifat keperdataan.
Menurut tim advokasi, perkara tersebut hanya berkaitan dengan oknum perseorangan dan oknum pegawai di lingkungan kecamatan.
Karena itu, mereka menegaskan Agung Nugroho tidak memiliki hubungan hukum maupun keterlibatan dalam persoalan tersebut.
"Klien kami, H Agung Nugroho, sama sekali tidak tahu-menahu, tidak terlibat dan tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan peristiwa tersebut," demikian pernyataan Law Firm Boxer Group.
Tim hukum juga menyebut pihak yang sebelumnya mengangkat persoalan tersebut telah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polda Riau pada 22 Januari 2026.
Mereka menilai keberadaan laporan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dipermasalahkan sebenarnya telah masuk dalam mekanisme penanganan hukum.
"Berdasarkan dokumen yang kami miliki, pihak tersebut telah membuat laporan resmi ke Polda Riau. Artinya, persoalan tersebut telah memasuki proses hukum," sebut tim advokasi.
Persoalan kemudian berkembang ketika materi terkait kasus tersebut disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial dengan menyebut atau menandai akun resmi Agung Nugroho.
Tim Advokasi Law Firm Boxer Group menilai pola penyebaran tersebut berpotensi menggiring opini publik.
Bahkan, mereka menyebut terdapat indikasi upaya character assassination atau pembunuhan karakter yang diduga memiliki kepentingan politik.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pernyataan dari pihak kuasa hukum Agung Nugroho.
Tim advokasi belum menyebut secara spesifik pihak yang mereka tuding berada di balik penyebaran konten tersebut.
Selain persoalan sengketa administrasi dan aset, tim hukum turut menanggapi narasi yang mengaitkan layanan darurat 112 dengan kepala daerah.
Menurut mereka, pelayanan publik, termasuk layanan darurat, memiliki mekanisme operasional yang dijalankan instansi teknis berdasarkan prosedur yang berlaku.
Karena itu, tim advokasi menilai layanan tersebut tidak semestinya dijadikan materi untuk membangun narasi provokatif di media sosial.
Menghadapi penyebaran konten yang mereka nilai merugikan nama baik klien, Law Firm Boxer Group menyatakan tengah melakukan penelusuran dan pengumpulan bukti digital.
Bukti yang dikumpulkan antara lain berupa rekaman konten serta jejak akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar.
Tim hukum menyatakan langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil kajian terhadap bukti-bukti tersebut.
Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, mereka membuka kemungkinan menempuh jalur hukum.
"Kami sedang mengkaji seluruh bukti digital untuk melayangkan somasi terbuka serta menempuh langkah hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," tegas tim advokasi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tim Advokasi Law Firm Boxer Group yang terdiri dari Dr. Azzuhri Al Bajuri, SHI, MHI, CPL, Dr Denny Dasril, SH, MH, Ferlan Niko, SHI, MSy, dan Syahrul Boxer selaku penerima kuasa H Agung Nugroho.
